TURKINESIA.NET – KOLOM. Yunani kembali melakukan pelanggaran kebebasan terhadap minoritas Muslim di negaranya dengan menolak permintaan komunitas Muslim untuk membuka tempat ibadah di Thessaloniki.

Terletak di kota terbesar kedua di Yunani, Yayasan Kebudayaan Pendidikan Muslim Macedonia-Thrace membuat permohonan resmi untuk pembukaan tempat ibadah setelah menyelesaikan persiapan awal yang diperlukan sesuai dengan peraturan hukum.

Otorisasi sebelumnya diambil dari otoritas lokal untuk aplikasi formal, sebuah proses yang memakan waktu dua tahun. Setelah itu, Kementerian Pendidikan dan Agama Yunani membiarkan proses tersebut dalam ketidakpastian, hingga akhirnya menolak permohonan tersebut karena kurangnya dokumen tambahan dan rincian teknis.

Anggota yayasan mengecam keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa Yunani ingin menyiratkan bahwa Muslim di Thessaloniki dan sekitarnya harus berdoa di jalanan jika mereka menuntut ibadah secara berjamaah.

“Yunani yang tidak membuka masjid yang telah ada, juga tidak menunjukkan tempat lain kepada umat Islam untuk beribadah. Permohonan kami untuk melakukan ibadah di yayasan kami juga telah ditolak dengan alasan di luar peraturan hukum,” kata mereka.

Sikap negara yang tidak ramah terhadap penduduk Muslim bukanlah fenomena baru. Misalnya, hingga saat ini, Athena dikenal sebagai satu-satunya ibu kota Eropa yang tidak memiliki masjid, meskipun diperkirakan terdapat 300.000 Muslim di wilayah Athena yang lebih luas. Pada November 2020, untuk pertama kalinya sejak abad ke-19, Athena menyaksikan peresmian masjid resmi, setelah adanya upaya komunitas Muslim selama bertahun-tahun yang akhirnya membuahkan hasil.

Yunani berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman selama berabad-abad, hingga 1829 ketika penduduk Yunani berhasil memperoleh kemerdekaan. Saat itu, ada banyak masjid dan arsitektur Ottoman lainnya di seluruh Yunani. Namun, kerusuhan dan kemerdekaan Yunani memicu gelombang kekacauan di mana semua arsitektur seperti itu dirusak atau dihilangkan. Pada akhirnya, Athena menjadi kota tanpa masjid. Faktanya, kurangnya masjid di Athena adalah norma bagi sebagian besar kota di Yunani, karena satu-satunya masjid yang mendapat sanksi resmi di negara itu berada di wilayah perbatasan utara dengan Turki di mana hingga 150.000 anggota minoritas Muslim tinggal.

Turki telah lama mengecam pelanggaran Yunani atas hak-hak minoritas Muslim dan Turki, mulai dari menutup masjid dan membiarkan masjid bersejarah rusak, hingga menolak mengakui pemilihan Muslim atas mufti mereka sendiri. Tindakan ini melanggar Perjanjian 1923 Lausanne serta putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR), membuat Yunani menjadi negara yang mencemooh hukum, kata pejabat Turki.

Demikian pula, pemilihan mufti, atau ulama Islam oleh umat Islam di Yunani telah menjadi titik perdebatan lain yang menimbulkan masalah bagi umat Islam di negara tersebut. Meskipun diatur oleh Perjanjian Athena 1913, pakta Yunani-Utsmaniyah yang dilaksanakan oleh Athena pada tahun 1920, bahwa masyarakat akan dapat memilih mufti mereka sendiri, pada tahun 1991, melanggar hukum internasional, Yunani membatalkan perjanjian dan secara melawan hukum mulai menunjuk para mufti itu sendiri. Para mufti yang ditunjuk oleh negara Yunani sejak itu telah merampas hak yurisdiksi Muslim lokal dalam urusan keluarga dan warisan. Mayoritas Muslim Turki di Western Thrace tidak mengakui mufti yang ditunjuk oleh negara Yunani dan malah memilih mufti mereka sendiri.

Sumber: Betul Usta di Daily Sabah