TURKINESIA.NET – KOCAELI. Turki akan meningkatkan dukungan militernya kepada pemerintah Libya yang diakui secara internasional jika perlu dan akan mengevaluasi opsi darat, udara dan laut, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Minggu [22/12].
Turki mendukung pemerintah Fayez al-Serraj di Libya. Negara itu telah terpecah menjadi faksi-faksi politik dan militer yang bersaing sejak 2011. Ankara mengatakan pihaknya dapat mengirim pasukan ke Libya jika pemerintah Serraj membuat permintaan seperti itu. Kedua negara juga telah menandatangani kesepakatan batas laut.
Berbicara di sebuah acara di provinsi Kocaeli, Erdogan mengatakan Turki “benar-benar” tidak akan mundur dari dua perjanjian yang ditandatangani dengan Libya.
“Kami tidak berniat memulai konflik dengan siapa pun tanpa alasan, atau merampas hak siapa pun,” katanya.
“Mereka yang menentang kami tidak memiliki rasa hak, hukum, keadilan, etika atau belas kasihan,” kata Erdogan, merujuk pada Yunani, Israel dan Mesir yang telah menentang perjanjian maritim.
Selama upacara peluncuran kapal selam Turki pertama yang diproduksi di dalam negeri, Piri Reis, di distrik Gölcük barat laut, Erdogan mengatakan tekad Turki telah menghambat upaya Yunani untuk mencegah akses laut.
“Yunani dan negara-negara mitranya telah berusaha memblokir akses laut Turki dari segala arah, tetapi Turki akan terus mempertahankan akses ke Mediterania Timur melalui inisiatif seperti Kesepakatan Maritim dengan Libya dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC),” Erdogan berkata.
Sebanyak enam kapal selam baru akan digunakan oleh di Angkatan Laut Turki antara tahun 2022 dan 2027.
“Artinya setiap tahunnya, kami akan menggunakan satu kapal,” kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Minggu, yang menyatakan harapannya bahwa kapal-kapal itu akan berguna bagi negara, bangsa, tentara, dan pelaut.
Parlemen Turki pada hari Sabtu telah meratifikasi mosi pada persetujuan nota kesepahaman (MoU) tentang keamanan dan kerjasama militer dengan Libya.
Pada 27 November, Ankara dan Tripoli menandatangani dua MoU terpisah; satu tentang kerja sama militer dan lainnya tentang batas-batas laut negara-negara di Mediterania Timur.
Sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya: satu di Libya timur didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab dan satu lagi di Tripoli, yang diakui PBB dan internasional.
Sumber: Anews
