Friday, March 29, 2024
Asia

Istanbul bahas UU kewarganegaraan India yang diskriminasi Muslim

TURKINESIA.NET – ISTANBUL. Istanbul menjadi tuan rumah diskusi meja bundar tentang hukum kewarganegaraan India yang diyakini banyak orang sebagai diskriminasi terhadap umat Islam.

Diskusi ini diselenggarakan oleh lembaga think tank yang berbasis di Istanbul, Pusat Penelitian Strategis Asia Selatan (GASAM). Mehmet Ozay seorang peneliti dari Universitas Ibn Haldun di Istanbul serta Nedim Cavdari, dokter medis yang berbasis di Istanbul sebagai pembicara.

“Konstitusi dilanggar [di India], dan itu adalah dasar dari reaksi [di negara],” kata Ozay, berbicara pada acara tersebut.

“Ada rekayasa demografis di sana,” tambahnya.

Telah terjadi protes besar-besaran di India terhadap undang-undang tersebut sejak disahkan oleh parlemen negara itu dan menerima persetujuan presiden pada 12 Desember.

UU itu menjamin kewarganegaraan bagi minoritas agama non-Muslim yang lolos dari penganiayaan di tiga negara tetangga – Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh. Para kritikus melihat undang-undang baru itu tidak konstitusional dan mendiskriminasi umat Islam.

Ozay mengatakan Islamofobia telah menjadi agenda global sejak serangan teroris 11 September 2001 di AS yang menewaskan hampir 3.000 orang.

“Fenomena Islamofobia telah bermutasi” sejak serangan 9/11, kata Ozay.

“Mungkin hari ini kita menyaksikan proses di mana India berubah dari struktur multikultural, multi-etnis, sekuler berdasarkan konstitusi 1947-nya ke negara yang dominan Islamofobia.”

Menurut Ozay, ada pemahaman politik di India yang mendiskriminasi minoritas.

“Masalahnya bukan hanya pembangunan politik dan sosial di Assam,” katanya, merujuk pada proyek verifikasi kewarganegaraan di negara bagian timur laut.

Menurut sebuah laporan dari Human Rights Watch, hampir dua juta orang telah dikeluarkan dari kewarganegaraan, kebanyakan dari mereka adalah Muslim, menempatkan mereka pada risiko kewarganegaraan.

“Lebih baik untuk melihat pertanyaan ‘apa yang coba dilakukan India?’ Dalam konteks Islamofobia di Barat dan penganiayaan dan pembersihan etnis Muslim di Myanmar,” tambahnya.

Sementara itu, Cavdari menunjukkan bahwa struktur sekuler India telah berubah.

Dia menggambarkan undang-undang kewarganegaraan India sebagai “tindakan melawan Muslim” dan mengatakan itu diperkenalkan untuk “membersihkan budaya Muslim” dari negara tersebut.

“Anda dapat tetap sebagai Muslim di sana, tetapi Anda harus hidup dengan budaya Hindu secara sosial,” tambahnya.

Didirikan pada tahun 2004, GASAM memberikan “informasi yang objektif tentang struktur sejarah, politik, militer, ekonomi dan sosial budaya serta keseimbangan strategis dan geopolitik negara-negara Asia Selatan, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka,” menurut situs webnya.

Sumber: Anadolu Agency

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d