TURKINESIA.NET – WASHINGTON. Dua puluh tujuh anggota Kongres Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan dan kekhawatiran atas pesawat nirawak (UAV) Turki dalam sebuah surat yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Para ahli mengatakan bahwa surat itu terkait dengan peningkatan aktivitas lobi anti-Turki di AS dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian, para anggota senat menuduh bahwa UAV Turki “menggoyahkan banyak wilayah di dunia dan mengancam kepentingan, sekutu, dan mitra AS.”

“Turki telah menandatangani perjanjian untuk menjual drone ke Polandia dan Pakistan dan sedang mendiskusikan produksi bersama UAV bersenjata dan sistem pertahanan anti-drone dengan Rusia dan Pakistan,” sebut para anggota senat dalam suratnya, juga mengingatkan penggunanaan drone Turki di Azerbaijan, Suriah dan Libya.

Surat yang tertanggal 9 Agustus tersebut mengatakan: “Kami menulis untuk menyatakan keprihatinan kami atas program drone bersenjata Turki, yang telah mengacaukan banyak wilayah di dunia dan mengancam kepentingan, sekutu, dan mitra AS.”

Para anggota parlemen menunjukkan keberadaan drone bersenjata di Bayraktar Turki berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika dan afiliasi perusahaan asing yang berbasis di AS.

Mereka meminta Blinken untuk membuka penyelidikan terhadap industri drone Turki dan untuk mengungkapkan apakah Drone Bersenjata termasuk teknologi AS melanggar sanksi Amerika terhadap Industri Pertahanan Turki.

Pada bulan April, Kanada membatalkan izin ekspor untuk teknologi drone ke Turki karena UAV (Drone Bersenjata Turki) digunakan untuk konflik  bersenjata antara Azerbaijan dan Armenia, sebuah tindakan yang dikatakan tidak konsisten dengan kebijakan luar negeri Kanada dan jaminan penggunaan yang diberikan oleh Ankara.

Drone Bayraktar yang digunakan oleh Azerbaijan dilaporkan mengandung setidaknya 10 perangkat yang diproduksi di AS.

Pihak berwenang di Turki mengatakan negara itu telah menjadi produsen drone terbesar keempat di dunia sejak Ankara mengambil alih produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada senjata Barat.

Drone Turki telah mendapatkan popularitas sejak perangkat keras itu berhasil digunakan di Suriah, Libya dan Azerbaijan selama konflik yang secara mencolok diliput di seluruh dunia.

UAV saat ini aktif digunakan di Turki, Qatar, Libya, Ukraina dan Azerbaijan.

Turki telah memperoleh pengalaman luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ketika memerangi kelompok teroris PKK di dalam perbatasannya, yang diperluas oleh Ankara melalui negara tetangga Irak dan Suriah dengan operasi kontraterorisme lintas batas.

Selain itu, raja drone Turki Baykar sedang dalam fase kontrak dengan sekitar 10 negara, kata Chief Technology Officer (CTO) perusahaan Selçuk Bayraktar pekan lalu.

Polandia juga telah menandatangani kontrak untuk pembelian Bayraktar TB2, menjadi negara anggota NATO pertama yang mengakuisisi drone Turki.

Sekutu AS dan anggota NATO lainnya, Latvia kemudian mengisyaratkan bahwa mereka bisa menjadi negara anggota Uni Eropa dan NATO kedua yang memperoleh kendaraan udara tempur tak berawak (UCAV) Turki yang memiliki kesuksesan besar di lapangan.

Direktur program Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme di Institut Timur Tengah, Charles Lister, menyatakan pada hari Selasa bahwa surat itu mengabaikan dampak positif dari kapasitas pesawat tak berawak Turki. Lister menunjukkan bahwa ada penjualan kepada anggota NATO yang menentang Rusia berkat Turki.

Lebih lanjut, para anggota senat juga mengkritik pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia oleh Turki.

Hubungan antara sekutu NATO Turki dan AS sangat tegang pada tahun 2019 karena akuisisi sistem pertahanan udara S-400 oleh Ankara. Tindakan Turki mendorong Washington untuk mengeluarkan Turki dari program jet F-35 Lightning II. AS berpendapat bahwa sistem itu tidak kompatibel dengan sistem NATO dan dapat digunakan oleh Rusia untuk secara diam-diam mendapatkan informasi rahasia tentang jet F-35.

Bagaimanapun, Turki menegaskan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi.

Desember lalu, AS memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal buatan Rusia.

Mereka juga mendesak departemen luar negeri untuk menyelidiki apakah Turki melanggar sanksi AS dan apakah drone itu berisi suku cadang dan teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika.

“Kami meminta pengarahan dari Departemen Luar Negeri yang merinci potensi konsekuensi dari proliferasi, pekerjaan, dan penjualan pesawat tak berawak Turki.”

Para anggota lebih lanjut mendesak “penangguhan segera” dari setiap izin ekspor untuk teknologi drone AS ke Turki.

Mereka tidak akan membatalkan kontrak yang ada atau mencegah salah satu pihak dari pengadaan kebutuhan pertahanan vital, termasuk suku cadang untuk pesawat tempur siluman F-35 AS yang masih diproduksi di Turki, atau suku cadang untuk jet F-16 Turki.

Sanksi – melalui Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi AS (CAATSA) yang dirancang untuk mencegah negara mana pun menyetujui kesepakatan militer dengan Rusia – juga membatasi pinjaman dan kredit AS kepada Presidensi Industri Pertahanan (SSB), meskipun itu tidak dilihat memiliki dampak yang signifikan.

Abaikan dampak positif drone Turki bagi sekutu

Surat itu mengabaikan dampak positif drone Turki dan mengabaikan bahwa mesin tersebut telah digunakan untuk menghalangi Rusia memajukan kepentingannya di beberapa wilayah.

Direktur program Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme di Institut Timur Tengah, Charles Lister, menyatakan, surat yang ditulis oleh Kongres AS mengabaikan dampak positif dari kapasitas pesawat tak berawak Turki.  Lister menunjukkan bahwa ada penjualan kepada anggota NATO yang menentang Rusia berkat Turki.

Di Twitter, Lister mengingatkan bahwa kampanye udara Turki tahun 2020 melawan Assad “membekukan krisis kemanusiaan yang meningkat” dan menyebabkan gencatan senjata.

“Di belakang layar, pemerintah AS dan sekutu Eropa setidaknya merasa lega atas efek kampanye udara Turki di Idlib, karena efeknya yang melemahkan pada pasukan rezim memaksa Assad/Rusia bergeser 180 derajat dan menyegel gencatan senjata terlama dalam 10 tahun konflik Suriah,” tegas Lister.

Upaya lobi anti-Turki di AS

Pakar keamanan dan Kepala Wise People Center for Strategic Studies (BILGESAM) Elnur Ismail mengatakan kepada Daily Sabah, surat itu adalah contoh lobi anti-Turki di AS yang menjadi lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ismail, ada kemungkinan lobi ini dilakukan oleh orang Armenia atau bagian dari Gulenist Terror Group di Kongres AS.

“Ada kemungkinan untuk melihat lobi ini sebagai orang Armenia atau sebagai bagian dari FETO (Gulenist Terror Group) di anggota Kongres AS yang didukung oleh lobi Armenia, yang secara khusus bertindak melawan Turki dan Azerbaijan baru-baru ini, mereka mengambil inisiatif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ankara,” ujar Ismail.

Ismail menyatakan bahwa dua anggota Kongres yang menandatangani surat itu adalah David Cicilline dari Demokrat dan  Gus Bilirakis dari Republik. Mereka telah mengirim surat serupa pada Juli dan menuntut agar transfer teknologi drone ke Turki dihentikan.

Ismail mengatakan bahwa bagian terpenting dari surat itu adalah permintaan untuk menghentikan ekspor teknologi drone ke Turki. Ismail menyatakan bahwa tidak ada artinya jika anggota kongres mengkritik Turki atas ekspor drone, karena AS adalah negara dengan persentase ekspor senjata tertinggi di dunia.

Awal tahun ini, 170 anggota parlemen dari House of Representative AS menandatangani surat bipartisan yang dikirim ke Blinken. Dalam surat itu, mereka meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk meningkatkan tekanan pada Turki, dengan alasan masalah hak asasi manusia.

“Isu-isu strategis telah mendapat perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kami, tetapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki juga menjadi perhatian yang signifikan,” kata surat itu, yang ditandatangani oleh Greg Meeks dari Republik, Fraksi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri House of Representative, dan anggota panel Partai Republik Mike McCaul.

Pada Februari, Senat mengirim surat yang mendesak Presiden Biden untuk menekan Turki menghentikan perjuangan negara itu melawan organisasi teroris. “Kami menulis tentang situasi hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Turki dan meminta Anda menekan pemerintah Turki untuk memperbaiki catatan buruknya,” kata surat itu, yang ditulis oleh 54 senator.

Mereka mengeklaim Pemerintah Turki yang dipimpin oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang mengedepankan perang. Mereka juga menyerang pasukan yang didukung AS di Suriah. Para senator mengacu pada operasi kontraterorisme Turki yang menargetkan cabang organisasi teroris PKK/YPG di Suriah.

Ismail menyoroti bahwa surat itu tidak banyak mencerminkan hubungan Turki-AS. Termasuk hubungan perang melawan terorisme, serta masalah pembelian S-400 buatan Rusia. Menurut Ismail, hal ini tetap menjadi masalah ketidaksepakatan.

“Pemerintahan Biden tidak ingin mengalami masalah lain dalam hubungan dengan Turki pada drone buatan Turki,” kata Ismail.

Sumber: Daily Sabah