TURKINESIA.NET – TRIPOLI. Menteri Luar Negeri Libya yang baru, Najla Mangouch, pekan lalu membuat sebuah pernyataan mengejutkan. Dalam siaran pers bersama dengan menteri luar negeri Turki Mevlut Cavusoglu, dia meminta semua kekuatan asing di Libya untuk angkat kaki, termasuk tentara Turki.

“Kami meminta Turki untuk bekerja sama dengan kami untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan asing dan tentara bayaran, untuk menjaga kedaulatan,” tutur al-Mangoush.

Pasca kejadian itu, Menlu Libya dikritik keras dari dalam negerinya. Najla adalah Menlu Libya baru yang menggantikan Muhammad Siala yang menjabat Menlu pada masa perang sipil Libya GNA-LNA.

Najla adalah Menlu baru di bawah pemerintahan sipil baru Libya yang di pimpin Perdana Menteri  Abdul Hamid Debaiba dan Muhammad Manfi.

PM Debaiba mengatakan bahwa pernyataan Menlu Libya agar tentara Turki keluar dari Libya adalah kesalahan Menlu. Dia akan menegur Menlunya itu.

Muhammad Manfi juga menganggap Menlu ceroboh dalam statemennya. Dia akan segera mengevaluasi Menlu atas sikapnya yang keliru itu.

Namun tanggapan lebih keras datang dari salah satu petinggi militer Libya yang meminta Menlu Libya dipecat dari jabatannya karena tidak punya adab dalam diplomasi.

Senada dengan petinggi militer, Mufti Libya Syeikh Sadiq Al Gharyani juga meminta agar Menlu Libya ini segera dipecat dari jabatannya.

Sadiq memuji peran positif Turki dalam membantu rakyat Libya untuk mencapai perdamaian di negara itu. “Tidak boleh bersikap diam terhadap mereka yang menyangkal keutamaan Turki terhadap Libya,” ucap dalam sebuah pernyataan melalui video.

Sadiq mengimbau warga Tripoli dan wilayah Burkan Al-Ghadhab untuk membantah pernyataan tersebut dan mencelanya karena pernyataan itu bias terhadap musuh dan proyek Zionis.

Dia menambahkan, “Kita tidak boleh mentolerir mereka yang menolak dukungan negara Turki atas Libya, dan kita harus menghadapinya. Karena sikap diam inilah yang menjadi bias musuh.”

Dipilih melalui proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintahan sementara baru Libya, Pemerintah Persatuan Nasional (GNU), dilantik pada 15 Maret, dibentuk dari dua kelompok politik saingan yang telah menguasai wilayah timur dan barat. Dari situ mereka berupaya menyelesaikan transisi kekuasaan yang mulus. setelah satu dekade kekacauan yang hebat.

Pemerintahan sementara baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, akan memimpin negara itu ke pemilihan umum pada Desember. Turki telah mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli yang diakui secara internasional melawan pasukan pemberontak Jenderal Khalifa Haftar yang berbasis di timur, yang didukung Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Prancis.

Warga Libya berharap proses baru itu akan mengakhiri perang saudara selama bertahun-tahun yang telah melanda negara itu sejak penggulingan dan pembunuhan orang kuat Moammar Gadhafi pada 2011. Cavusoglu dan delegasi juga bertemu dengan Dbeibah, kepala Dewan Kepresidenan Libya, Mohammad Younes Menfi dan pejabat lainnya.

Tanggapan Menlu Turki

Pasukan asing dan tentara bayaran harus meninggalkan Libya, tetapi pasukan ini tak boleh disamakan dengan pasukan legal yang melatih militer Libya dalam kesepakatan dengan pemerintah yang sah, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis.

“Ada banyak pasukan asing dan tentara bayaran di Libya. Kami sepakat dengan penarikan mereka,” kata Cavusoglu pada konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Jerman Heiko Maas di Berlin.

Namun dia menekankan bahwa dukungan pelatihan militer Turki untuk pemerintah Libya yang sah tak dapat disamakan dengan para pasukan dan tentara bayaran ini.

Cavusoglu juga mengungkapkan bahwa mendesak Ankara untuk mengakhiri dukungannya kepada pemerintah Libya sebenarnya akan merusak pemerintah yang sah itu.

“Perjanjian antara kedua negara berdaulat melayani kebutuhan penting Libya untuk pelatihan dan konsultasi militer, dan mengakhiri dukungan ini tidak akan menguntungkan Libya,” kata Cavusoglu.

Seruan dari pihak ketiga untuk mengakhiri kesepakatan antara kedua negara bukanlah pendekatan yang tepat, tambah dia.

Perjanjian kerja sama keamanan 2019 antara Turki dan Libya bertujuan untuk membantu mengakhiri perang saudara di negara Afrika Utara itu.

Cavusoglu juga menekankan bahwa pemerintah Libya yang baru dibentuk harus didukung untuk membantu Libya mempersiapkan pemilu pada akhir tahun ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat. []