TURKINESIA.NET – ISLAMABAD. Perdana Menteri Pakistan, Rabu, berterima kasih kepada presiden Turki karena mengangkat masalah Kashmir selama pidatonya di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

“Sangat menghargai Presiden [Recep Tayyip] Erdogan sekali lagi mengangkat suaranya untuk mendukung hak-hak rakyat Kashmir selama pidatonya di UNGA ,” cuit Imran Khan.

Dia menambahkan bahwa dukungan Turki yang tak tergoyahkan terus menjadi sumber kekuatan bagi warga Kashmir dalam perjuangan sah mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Pada hari Selasa, berbicara di depan Majelis Umum, Erdogan mengatakan konflik Kashmir adalah kunci stabilitas dan perdamaian di Asia Selatan.

“Langkah-langkah yang diambil setelah penghapusan status khusus Jammu-Kashmir [yang dikelola India] semakin memperumit masalah,” kata presiden, merujuk pada langkah kontroversial yang diambil pada Agustus 2019.

“Kami mendukung penyelesaian masalah ini melalui dialog, dalam kerangka resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terutama sesuai dengan harapan rakyat Kashmir,” tambahnya.

‘Rakyat Kashmir berterima kasih kepada Presiden Erdogan atas pidatonya di PBB’

 Pakistan mendukung Turki

Munir Akram, duta besar Pakistan untuk PBB, juga mengatakan negaranya mendukung pernyataan berani Erdogan tentang masalah global di Majelis Umum dan sikapnya yang jelas tentang Jammu dan Kashmir.

“Kami juga mendukung penuh seruan Presiden Erdogan untuk mendeklarasikan hari internasional melawan Islamofobia,” isi cuitan Akram setelah pidato Erdogan.

Dalam pidatonya, Erdogan mengulangi seruannya kepada PBB untuk mendeklarasikan 15 Maret sebagai “Hari Solidaritas Internasional Melawan Islamofobia.” Tanggal 15 Maret merujuk pada peristiwa di tahun 2019 saat seorang teroris membunuh 51 Muslim di Selandia Baru.

Presiden Turki menggarisbawahi “masalah yang mengancam kemanusiaan, tapi karena alasan tertentu dianggap enteng.”

“Rasisme, xenofobia, Islamofobia, dan ujaran kebencian telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan,” jelas dia.

“Selama pandemi, tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang rentan, terutama migran dan pencari suaka, meningkat sementara xenofobia dan rasisme semakin meningkat,” ungkap dia.

“Umat Muslim paling terdampak pada kecenderungan berbahaya ini yang dipicu oleh prasangka dan ketidaktahuan,” lanjut dia.

Erdgoan mengatakan mereka yang paling bertanggung jawab atas jalan berbahaya ini adalah politisi yang beralih ke retorika populis demi suara, dan segmen marginal yang melegitimasi ujaran kebencian dengan menyalahgunakan kebebasan berekspresi.

Presiden Turki itu meminta semua organisasi internasional untuk mengambil langkah konkret dalam memerangi perilaku tercela ini.

“Saya mengulangi seruan saya untuk tanggal 15 Maret, hari serangan teroris yang dilakukan di Selandia Baru terhadap Muslim, untuk dideklarasikan oleh PBB sebagai ‘Hari Solidaritas Internasional Melawan Islamofobia’,” tukas dia.

Organisasi Kerja Sama Islam, organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara resmi mengakui hari ini sebagai “Hari Solidaritas Internasional Melawan Islamofobia”, tambahnya.

Erdogan tegaskan perlunya reformasi PBB: Nasib umat manusia bukan di tangan sejumlah negara

Partai politik di Kashmir juga menyambut baik pernyataan Erdogan.

“Atas nama partai saya dan dari orang-orang tak bersuara dan tertindas di Jammu dan Kashmir yang diduduki India, saya menyampaikan penghargaan saya yang terdalam kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas pidatonya yang luar biasa dan berani di sesi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Nabila Irshad, ketua dari Partai Demokrat Jammu dan Kashmir dalam sebuah pernyataan.

“Presiden Erdogan sekali lagi menunjukkan bahwa dia berdiri dalam solidaritas dengan orang-orang yang tertindas di seluruh dunia, baik dari Kashmir, Palestina, Rohingya hingga Nagorno-Karabakh,” tambahnya.

Sementara itu, misi India di PBB dikabarkan mengkritik dukungan pemimpin Turki itu untuk warga Kashmir.

“Pernyataan Presiden Turki tentang J&K merupakan campur tangan besar dalam urusan dalam negeri India & sama sekali tidak dapat diterima. Turki harus belajar untuk menghormati kedaulatan negara lain & merenungkan kebijakannya sendiri lebih dalam,” kantor berita India ANI mengutip misi New Delhi di PBB.

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India mencabut Pasal 370 dan ketentuan terkait lainnya dari Konstitusinya, menghapus otonomi negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di negara itu.

Sumber: Anadolu Agency English