Friday, March 29, 2024
Timur Tengah

Presiden Abdelmadjid Tebboune: Dukungan Turki terhadap Aljazair tanpa pamrih

TURKINESIA.NET – ALGEIRS. Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyebut hubungan negaranya dengan Turki “sangat baik.” Dia juga menyebut dukungan Turki terhadap Aljazair tanpa pamrih.

Dalam sebuah wawancara dengan media mingguan Prancis, Le Point, yang diterbitkan Rabu, Tebboune mengatakan Turki menginvestasikan sekitar 5 miliar dolar AS di Aljazair “tanpa imbalan politik apa pun.”

Mereka yang membahas hubungan ini, katanya, sebelum berbicara dalam banyak hal, harus datang dan merasakan dukungan Ankara untuk Aljazair.

Pada 2018, Badan Pengembangan Investasi Nasional mengatakan, Turki melampaui Prancis sebagai investor asing teratas di Aljazair.

Tebboune juga mengatakan telah menerima undangan resmi untuk mengunjungi Turki, serta undangan dari Rusia, Italia, Qatar, dan Tunisia.

Tahun lalu, Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan mengancam Aljazair dengan sanksi atas kerja sama negara itu dengan Turki. Tebboune telah mengkritik kesepakatan UEA dengan Israel, saat ia menyuarakan dukungan negaranya untuk Palestina.

Presiden Aljazair juga memihak Turki dan mantan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB dalam konflik Libya, dengan mengatakan bahwa Tripoli adalah “garis merah yang tidak boleh dilintasi siapa pun.”

Pada Januari 2020, Presiden Recep Tayyip ErdoÄŸan dan Tebboune mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela konferensi Berlin tentang Libya dan telah mendukung solusi politik untuk konflik tersebut.

Turki dan Aljazair juga menandatangani pernyataan bersama untuk membentuk dewan kerja sama tingkat tinggi antara kedua negara untuk meningkatkan hubungan.

Sementara itu, presiden itu mengatakan Aljazair masih menunggu Prancis untuk sepenuhnya mengakui kejahatan dan pembantaian yang dilakukan selama 132 tahun oleh pemerintahan kolonial di Aljazair.

Tebboune juga meminta pihak berwenang Prancis untuk membersihkan lokasi ledakan uji coba nuklir Prancis yang dilakukan di gurun Aljazair antara tahun 1957 dan 1966.

Pada bulan Januari, Macron menolak untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi atas penjajahan Aljazair dan perang berdarah delapan tahun yang mengakhiri kekuasaan Prancis.

Mengomentari tentang kelompok “Islam politik”, presiden mengatakan karena kelompok seperti itu tidak menghalangi pembangunan, dia tidak menentang mereka.

Kelompok “Islam Politik” seperti Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (Hams) adalah bagian dari pemerintah Aljazair antara tahun 1997 dan 2012. Mereka juga eksis di Parlemen Aljazair.

Sumber: Anadolu Agency English

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d