TURKINESIA.NET – AZAD. Presiden Kashmir di wilayah yang dikelola Pakistan telah memuji Turki, mengatakan bahwa negara itu telah berulang kali mengangkat suaranya terhadap kejahatan internasional di zona konflik.
“Turki adalah satu-satunya negara yang dapat memahami dan membela masalah Kashmir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dicintai dan dihormati oleh Pakistan dan Azad Jammu Kashmir,” kata Sardar Masood Khan, Presiden Kashmir yang dikelola Pakistan, kepada Hürriyet Daily News.
Erdogan telah mengangkat masalah Kashmir di depan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungan 2017 ke New Delhi.
“Turki, Cina, dan Iran secara terbuka mengkritik India. Tetapi, seluruh dunia tetap diam terhadap India karena kepentingan ekonomi dan strategis negara-negara yang kuat,” katanya.
Sardar Masood Khan juga menekankan pentingnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia mengatakan bahwa masalah Kashmir harus diselesaikan dalam konteks resolusi ini.
“Masyarakat internasional harus memberi tekanan pada pemerintah Modi di India untuk menghentikan situasi yang tidak manusiawi ini,” katanya.
‘India mengubah Kashmir jadi kamp konsentrasi’
India telah melakukan kegiatan di Jammu Kashmir yang telah melanggar hukum internasional, kata Sardar Masood Khan.
“Selama operasi malam hari di Jammu Kashmir, wanita dan orang tua diancam. Pemuda dihancurkan dan disiksa. Ribuan orang ditahan. India sedang melakukan genosida dan kejahatan perang dengan melanggar hukum internasional,” katanya.
[adinserter block=”1″]
India telah mengubah wilayah itu menjadi “kamp konsentrasi,” menurutnya.
“Rumah sakit telah menjadi kuburan. Stok makanan dan obat-obatan hampir habis. Jammu Kashmir sebelumnya diduduki, tetapi sekarang telah menjadi wilayah eksploitasi,” katanya.
Presiden Kashmir tersebut juga mengatakan bahwa tujuan India adalah untuk membangun “pemukiman ilegal seperti yang dilakukan Israel di Gaza dan Tepi Barat.”
“Modi mengumumkan bahwa dia akan membawa umat Hindu ke daerah itu. Jumlah tentara telah ditingkatkan menjadi 980.000 dari sebelumnya 700.000. Tetapi saat ini, jumlah pejuang kemerdekaan ada 250,” katanya.
“Namun, India tidak hanya berjuang melawan ini, tetapi juga memerangi orang-orang yang tidak ingin hidup di bawah pemerintahan Hindu,” tambahnya.
Tentara India melepaskan tembakan ke arah tentara Pakistan dan warga sipil, kata Mohammad Umar, komandan seksi Angkatan Darat Pakistan. Dia menambahkan bahwa ratusan orang telah terbunuh atau terluka selama bertahun-tahun.
Sebagian besar korban disebabkan oleh bom curah yang digunakan tentara India, kata Umar. Dia menambahkan bahwa Pakistan telah melakukan serangan balik terhadap tembakan yang mengganggu.
[adinserter block=”1″]
‘Kami ingin plebisit’
Raja Arif, seorang guru yang harus bermigrasi dari Jammu Kashmir ke Azad Kashmir, saat ini tinggal dengan 2.000 migran seperti dirinya dari Jammu Kashmir, di kamp Thora.
Arif mengatakan dia belum melihat kakak perempuan dan sepupunya selama 23 tahun terakhir. Dengan jam malam yang diberlakukan India pada 5 Agustus, mereka juga kehilangan satu-satunya cara untuk menghubungi via WhatsApp.
“Kami tidak tahu apakah mereka baik atau hidup. India tidak memiliki hak untuk mengontrol Kashmir. Mereka harus menghormati resolusi PBB,” kata Arif.
“Kami ingin plebisit. Presiden Erdogan memiliki dampak yang signifikan. Kami ingin Erdogan menjadi suara Kashmir. Kami ingin [dia] membuat kami didengar dalam pertemuan OKI [Organisasi Perusahaan Islam] dan PBB,” tambahnya.
“Kami telah bertahan dengan ini selama bertahun-tahun. Kami tidak lagi memiliki kesabaran. Kami bahkan takut mengirim anak-anak kami ke sekolah. Tapi ini tanah air kami, kami tidak akan pergi dari sini,” kata seorang penduduk desa.
“Kami ingin menyeberang dan tinggal bersama sesama Muslim. Mengapa dunia diam saja terhadap semua ini? Mengapa semua negara Muslim tetap diam? Hanya Turki yang mengangkat suaranya,” tambah penduduk desa itu.
[adinserter block=”1″]
Konflik atas Kashmir telah ada sejak akhir 1940-an, ketika India dan Pakistan merdeka dari Kerajaan Inggris. Kedua negara telah berperang tiga kali, dua di antara di atas Kashmir, dan masing-masing negara mengelola sebagian wilayah Kashmir.
Serangkaian kesalahan politik, janji-janji yang dilanggar dan tindakan keras India atas Kashmir meningkatkan konflik menjadi pemberontakan bersenjata penuh terhadap kontrol India pada tahun 1989. Kashmir punya dua opsi: bergabung dengan pemerintahan Pakistan atau merdeka penuh. Sejak itu, sekitar 70.000 orang terbunuh dalam konflik tersebut, yang India pandang sebagai perang pengganti oleh Pakistan.
Wilayah ini adalah salah satu yang paling termiliterisasi di dunia, dipatroli oleh tentara dan polisi paramiliter. Sebagian besar warga Kashmir membenci kehadiran pasukan India dan mendukung para pemberontak.
Generasi baru di Kashmir telah menghidupkan kembali militansi, menantang pemerintahan New Delhi dengan senjata dan media sosial.
Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan India mengintimidasi dan mengendalikan penduduk dengan kekerasan fisik dan seksual serta penangkapan yang tidak adil. Pejabat pemerintah India menyangkal ini, menyebut tuduhan tersebut merupakan propaganda separatis.
Pelanggaran yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia sejak 1989 termasuk pemerkosaan, sodomi, waterboarding, kejutan listrik pada kelamin, luka bakar dan kurang tidur.
[adinserter block=”1″]
Amerika Serikat tahun lalu menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap tuduhan pelanggaran hak seperti pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum di Kashmir. India menolak laporan itu sebagai “kesalahan.” [Hurriyet]
