Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun pada Senin mengecam kantor berita Reuters karena melakukan tuduhan tidak berdasar tentang putra Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan menyebarkan fitnah dengan berita palsu.
Altun menyebut tuduhan terhadap Bilal Erdogan tak berdasar, dan mengatakan kantor berita itu bahkan tidak dapat mengkonfirmasi secara independen apakah Presiden Erdogan dan putranya Bilal mengetahui atau terlibat dalam dugaan skema suap sebuah perusahaan Swedia.
“Berita palsu ini, yang terang-terangan bertentangan dengan kenyataan dan secara praktis mengakui kurangnya relevansinya dengan kebenaran, bahkan tidak sesuai dengan kriteria jurnalistik dasar, adalah jenis disinformasi yang dihindarkan dalam pelajaran jurnalisme,” tutur Altun.
“Pada akhirnya, tidak ada suap yang dibayarkan, menurut pengaduan yang diajukan kepada pihak berwenang oleh individu dan ditinjau oleh Reuters. Faktanya, Dignita Systems AB, perusahaan Swedia, tiba-tiba meninggalkan proyek tersebut akhir tahun lalu, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut dan komunikasi perusahaan yang dilihat oleh Reuters.”
“Reuters tidak dapat mengkonfirmasi secara independen apakah Presiden Erdogan dan putranya Bilal mengetahui, atau terlibat dalam dugaan skema suap Dignita,” kata Altun mengutip pernyataan Reuters, sambil menambahkan komentarnya bahwa laporan itu adalah “skenario hayalan.”
Altun juga menekankan bahwa artikel tersebut menimbulkan pertanyaan karena diterbitkan menjelang pertemuan puncak para pemimpin NATO di Lituania dalam beberapa minggu mendatang.
“Kami ingin menekankan dengan sangat jelas bahwa berita tendensius ini, yang diarahkan oleh lobi-lobi yang menentang dan menekan Turkiye dan pejabatnya, tidak akan pernah merusak sikap berprinsipnya Turkiye,” tegas dia.
“Kami mengutuk Reuters karena menyajikan berita palsu ini, yang sekali lagi membuktikan betapa pentingnya perjuangan kami melawan disinformasi, kepada seluruh dunia,” tambah Altun.
Direktorat Komunikasi di bawah Altun telah melakukan upaya keras melawan disinformasi, termasuk mendirikan unit khusus di dalam lembaga dan menerbitkan “buletin disinformasi” secara reguler.
Sumber: Anadolu Agency
