TURKINESIA.NET – ANKARA. Ketua Parlemen Turki dan kandidat walikota Istanbul dari Partai Keadilan dan Pembangunan [AKP], Binali Yildirim, mengatakan pada hari Selasa [29/01] bahwa dirinya akan segera menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah menyelesaikan pengajuan resmi pencalonannya.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita CNN Türk, Yıldırım mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua parlemen pada 18 Februari setelah aplikasi resmi untuk tawaran walikota diselesaikan.
Oposisi Turki telah mengkritik pencalonan Yıldırım karena dianggap melanggar hukum dengan alasan konstitusi Turki melarang pembicara parlemen dan wakil pembicara berpartisipasi dalam kegiatan politik partai mereka di dalam atau di luar Parlemen, terlepas dari situasi yang diharuskan oleh tugas mereka.
Namun, Yıldırım mengatakan upayanya untuk menjadi walikota belum pernah terjadi sebelumnya dan hukum mengenai itu belum jelas.
“Ini adalah yang pertama dalam undang-undang. Undang-undang tidak jelas tentang masalah ini… Para legislator mendiskusikan (ini) di antara mereka sendiri. Beberapa mengatakan tidak ada hukum yang menentangnya dan beberapa mengatakan saya harus mengundurkan diri.”
Yıldırım mengatakan dia “muak” dengan semua diskusi tentang pengunduran dirinya dan mengatakan mereka seharusnya membahas mengenai kota Istanbul.
Pencalonan Yıldırım untuk walikota Istanbul diumumkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada 29 Desember setelah terjadi spekulasi selama berbulan-bulan.
Yıldırım telah lama dianggap sebagai nama paling layak untuk Istanbul, sebuah kota di mana jika sebuah partai memenangkan pemilu, maka dianggap telah memenangkan mayoritas di seluruh Turki, karena kota ini dapat mengumpulkan dukungan dan apresiasi publik.
Yıldırım turut berperan penting dalam berdirinya AKP. Dia pertama kali memenangkan kursi di Parlemen sebagai wakil untuk Istanbul pada Pemilu 2002, kemudian menjabat sebagai menteri transportasi, urusan kelautan dan komunikasi yang ke-58, 59, 60, 61 dan 64.
Dengan perubahan konstitusi yang disetujui dalam referendum 16 April 2017, Yildirim menjadi perdana menteri terakhir Turki pada Mei 2016. Pemerintahan kemudian beralih ke sistem presidensial eksekutif dan diputuskan bahwa jabatan perdana menteri dihapuskan.
Dia juga berhak atas Medali Kehormatan Negara pada 13 Juli 2018, atas pencapaiannya yang luar biasa dalam memastikan integritas negara yang tak terpisahkan, dan kedamaian serta persatuan masyarakat. [Daily Sabah]
