TURKINESIA.NET – PARIS.  Juru bicara pemerintah Prancis pada hari Kamis melontarkan pernyataan yang menyerang organisasi Milli Görüş dengan mengatakan bahwa lembaga itu tidak memiliki tempat di Prancis karena bertentangan dengan nilai-nilai negara itu.

Paris telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi undang-undang yang dikritik karena anti-Muslim.

Asosiasi Milli Görüş (Visi Nasional) telah menimbulkan kontroversi di Prancis dalam beberapa pekan terakhir karena menolak untuk mengambil bagian dalam piagam yang dikoordinasikan pemerintah melawan apa yang disebut “separatisme” dan “ekstremisme” dan atas dukungannya terhadap sebuah masjid baru di kota timur dari Strasbourg.

“Saya menganggap bahwa ini adalah asosiasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Republik (Prancis), yang melawan nilai-nilai Republik, melawan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, melawan martabat manusia,” kata Gabriel Attal kepada BFM TV dalam sebuah wawancara.

“Yang jelas tidak boleh menyelenggarakan kegiatan dan ada di Republik,” tambahnya seraya menegaskan dirinya tidak mengumumkan bahwa organisasi itu dilarang.

Milli Görüş adalah di antara tiga kelompok Muslim di Prancis yang pada Januari menolak untuk menandatangani piagam yang diperjuangkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Ketiga kelompok itu mengatakan piagam itu disetujui tanpa memperoleh konsensus penuh dari komponen integral lainnya dari Dewan Ibadah Muslim Prancis (CFCM), termasuk dewan regional dan departemen serta para imam yang akan terpengaruh oleh keputusan itu. Disebutkan bahwa Masjid Agung Saint-Denis de la Reunion, yang merupakan salah satu komponen pendiri CFCM, telah menolak untuk menandatangani piagam ini.

“Kami percaya bahwa bagian dan formulasi tertentu dari teks yang dikirimkan cenderung melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Prancis dan bangsa. Selain itu, pernyataan tertentu merusak kehormatan Muslim, dengan karakter yang menuduh dan meminggirkan,” CCMTF , Konfederasi Islam Millî Görüş (CMIG) dan gerakan Iman dan Praktik mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama. Mereka menuntut amandemen teks dari 10 poin piagam yang disebut Macron sebagai “teks dasar untuk hubungan antara Negara, Islam dan Prancis.”

Pada bulan Januari, sebuah komisi khusus di Majelis Nasional Prancis menyetujui “piagam nilai-nilai republik” terhadap Islam yang diperkenalkan tahun lalu oleh Macron sebagai bagian dari perang melawan “separatisme.” RUU itu diumumkan pada 2 Oktober oleh Macron, yang mengklaim bahwa undang-undang itu diperlukan untuk memerangi apa yang disebut “separatisme” Islam, yang memicu kritik dan penolakan dari komunitas Muslim.

Kementerian Luar Negeri Turki mengecam pernyataan “separatisme Islam” Macron karena memiliki pendekatan yang menyimpang dan mencoba untuk mengontrol komunitas migran di Eropa melalui pembentukan konsep yang mengada-ada.

RUU tersebut dikritik karena menargetkan komunitas Muslim dan memberlakukan pembatasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka. RUU ini mengatur untuk campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi masjid, serta mengontrol keuangan asosiasi dan organisasi non-pemerintah (LSM) milik Muslim.

Berbasis di kota Cologne, Jerman, Milli Görüş adalah gerakan pan-Eropa untuk diaspora Turki yang didirikan oleh mendiang Perdana Menteri Necmettin Erbakan. Menurut situs webnya, Milli Görüş adalah “pemain kunci dalam kehidupan Muslim di Prancis.” Organisasi ini membantu dengan  program naik haji, pemakaman, pembangunan masjid dan pengajaran agama.

Dalam wawancara dengan majalah Le Point yang diterbitkan Kamis, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin memperingatkan bahwa negara “tidak memiliki apa-apa untuk dinegosiasikan” dengan kelompok-kelompok yang menolak menandatangani piagam dan akan meningkatkan kendali atas aktivitas mereka.

“Asosiasi-asosiasi tertentu itu tidak ingin menandatanganinya karena telah mengungkap dunia bayangan campur tangan asing dan gerakan ekstremis yang beroperasi di tanah kami,” katanya.

Awal bulan ini, pejabat di Strasbourg yang dijalankan oleh walikota Green, menyetujui hibah 2,5 juta euro (hampir $ 3 juta) kepada Milli Görüş untuk membangun masjid baru, memicu reaksi kemarahan dari pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ankara berulang kali berselisih dengan Paris atas perbedaan kebijakan di Suriah, Libya, Mediterania Timur dan Nagorno-Karabakh, serta atas penerbitan kartun Nabi Muhammad di Prancis. Perselisihan telah meningkat ke tingkat baru dalam beberapa bulan terakhir karena Prancis telah bergerak untuk menindak beberapa kelompok Muslim setelah terjadinya beberapa serangan di wilayahnya.

Awal tahun ini, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengatakan bahwa negara-negara Barat bersikeras untuk tidak mengambil tindakan terhadap sentimen anti-Islam yang berkembang. Erdogan juga meminta lembaga-lembaga Turki untuk mengambil tindakan terhadap masalah yang terkait dengan Muslim dan Turki di negara-negara ini. Beberapa negara Eropa, terutama Prancis, telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Muslim dalam beberapa tahun terakhir.

Prancis tahun lalu terlibat dalam perseteruan sengit dengan negara-negara Muslim, termasuk Turki, atas pernyataan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat tinggi Prancis usai publikasi ulang karikatur yang menghina Nabi Muhammad. Muslim di seluruh dunia mengecam keputusan majalah satir Prancis Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang kartun itu karena tidak menghormati Muslim dan Nabi Muhammad.

Macron mengatakan dia tidak akan mencegah penerbitan kartun dengan dalih kebebasan berbicara. Muslim Prancis,  menuduhnya mencoba untuk menekan agama mereka dan melegitimasi Islamofobia. Beberapa negara mayoritas Muslim mengutuk sikap Macron terhadap Muslim dan Islam. Berbagai protes dan boikot terhadap produk Prancis telah terjadi di seluruh dunia setelah pernyataan Macron. Muslim mengklaim bahwa pemerintah presiden Prancis mengeksploitasi serentetan kekerasan untuk mengintensifkan sikap anti-Muslimnya yang kontroversial.

Turki mengecam keras keputusan Charlie Hebdo untuk menerbitkan ulang kartun tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut “mengandung rasa tidak hormat terhadap (Muslim) dan Nabi Muhammad.” Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada bulan September bahwa “tidak mungkin untuk membenarkan penghinaan dan penghinaan terhadap Muslim ini dengan alasan kebebasan pers, seni atau ekspresi.” Kemenlu Turki juga mengkritik pendirian Macron tentang masalah tersebut.

Sumber: Daily Sabah