TURKINESIA.NET – KUALA LUMPUR. Pemerintah Malaysia telah menunjuk sebuah lembaga internasional untuk melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap penduduk Muslim Uighur di China.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) telah ditugaskan untuk menulis laporan terperinci tentang situasi warga Uighur di provinsi Xinjiang, China.
“Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung laporan yang diberikan oleh pemerintah China atau secara terbuka mengkritik China,” Abdullah mengatakan kepada wartawan menurut surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Malaysia, New Straits Times.
“Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana,” tambahnya.
Wilayah Xinjiang di barat China adalah tempat tinggal bagi 10 juta warga Uighur.
Pemerintah China telah lama melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi terhadap kelompok Muslim ras Turki, yang membentuk sekitar 45% dari populasi Xinjiang.
Tiongkok dituduh melakukan kebijakan represif terhadap warga Uighur dan menahan hak-hak agama, komersial, dan budaya.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam jaringan yang diperluas dari kamp “reedukasi politik”, menurut pejabat AS dan pakar PBB.
Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh China melakukan “kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia” terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
China membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa warga Uighur dididik di “pusat pelatihan kejuruan”.
Sumber: Anadolu Agency
