TURKINESIA.NET, ISTANBUL – Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu terlibat perdebatan panas saat tampil bersama dalam konferensi pers di Istanbul. Keduanya cekcok soal berbagai isu, mulai dari pertikaian Turki-Yunani hingga soal pemberontak Kurdi, hingga konferensi pers diselimuti ketegangan.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (30/7/2022), konferensi pers yang digelar di Istanbul pada Jumat (29/7) waktu setempat itu dimulai satu jam lebih lambat dari jadwal dan berlangsung selama satu jam. Wartawan setempat hadir langsung dalam konferensi pers tersebut.

Konferensi pers diawali dengan pernyataan tenang oleh Baerbock dan Cavusoglu, namun kemudian menjadi semakin tegang dengan keduanya saling mengkritik kebijakan satu sama lain.

Baerbock yang melakukan pembicaraan dengan Menlu Yunani Nikos Dendias sebelum berkunjung ke Turki untuk pertama kalinya, tiba-tiba membahas soal perselisihan Ankara dan Athena. Selama di Athena, Baerbock sempat membela Yunani dengan menyebut pulau-pulau Yunani merupakan wilayah Yunani, dan tidak ada yang berhak mempertanyakannya.

Diketahui bahwa Turki menuduh Yunani secara ilegal mempersenjatai gugusan kepulauan mereka — beberapa di antara pulau itu terlihat dari pantai Turki. Dalam responsnya, Athena menuduh Ankara merencanakan serangan militer provokatif dan mengancam perang.

“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah Mediterania bagian timur dengan meningkatkan ketegangan,” cetus Baerbock saat berbicara di sebelah Cavusoglu di hadapan wartawan di Istanbul.

“Mengapa Anda menutup mata terhadap tindakan Yunani yang melanggar hukum,” ucap Cavusolgu menimpali Baerbock.

Cavusoglu kemudian menyebut Jerman telah kehilangan sikap netral dalam menengahi perselisihan Turki, Yunani dan Siprus. Dia menambahkan bahwa Jerman seharusnya mendengarkan semua pihak tanpa prasangka.

“Negara-negara ketiga, termasuk Jerman, tidak seharusnya menjadi alat provokasi dan propaganda, khususnya oleh Yunani dan pihak Siprus Yunani,” tegasnya.

Turki dan Jerman menjalin hubungan yang hangat pada era Kanselir Angela Merkel, yang menjabat sebelum Kanselir Olaf Scholz. Namun Baerbock yang merupakan pemimpin Partai Hijau di Jerman ini lebih kritis terhadap Turki dan membahas sejumlah isu-isu terkait Turki yang disebutnya ‘sulit’.

Dia sempat menyerukan pembebasan pemimpin masyarakat sipil dan filantropi Turki Osman Kavala, yang dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada April atas dakwaan mendanai aksi protes nasional ‘Gezi’ tahun 2013 lalu — dakwaan yang disebut Barat sebagai tuduhan palsu.

Baerbock juga menyerukan agar Turki menerapkan putusan Pengadilan HAM Eropa (ECHR) terkait Kavala. “Menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri untuk menghormati dan membela putusan ECHR, tanpa pengecualian dan sepanjang waktu,” ujarnya.

Putusan ECHR yang dimaksud merupakan putusan tahun 2019 yang menetapkan penahanan Kavala bertujuan untuk membungkam dirinya dan bukti-bukti tidak cukup mendukung tuduhan terhadapnya.

Bulan ini, ECHR menyatakan Turki belum menerapkan putusan tahun 2019 terkait Kavala, yang merupakan pelanggaran proses, dan bisa membuat Ankara ditangguhkan keanggotaannya dari kelompok pemantau HAM, Dewan Eropa.

Cavusoglu merespons pernyataan Baerbock itu dengan mengatakan bahwa Yunani, Norwegia, dan Jerman juga tidak menerapkan putusan ECHR lainnya dan menuduh Jerman telah mendanai Kavala.

“Mengapa Anda terus-menerus mengungkit Osman Kavala? Karena Anda menggunakan Osman Kavala untuk melawan Turki. Kami mengetahui bahwa Anda mendanai acara-acara Gezi,” tegas Cavusoglu, yang berbalik dan menatap langsung Baerbock saat menyampaikan beberapa pernyataan tegasnya.

Dalam perdebatan panas ini, Baerbock juga memperingatkan bahwa ancaman Turki untuk melancarkan serangan terbaru terhadap militan Kurdi di Suriah bagian utara ‘hanya akan memicu lebih banyak rasa sakit bagi orang-orang’ dan membantu militan Islamic State (ISIS).

Cavusoglu pun mengkritik Berlin yang disebutnya ‘merangkul’ militan Kurdi. Namun Baerbock menegaskan Jerman, sama seperti Uni Eropa, memperlakukan militan Kurdi atau yang disebut Partai Pekerja Kurdistan (PKK) — yang melakukan pemberontakan puluhan tahun di Turki — sebagai organisasi teroris.

Sumber: detik.com