TURKINESIA.NET – WASHINGTON. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah meyakinkan Turki bahwa sanksi Amerika yang dijatuhkan pada Ankara atas akuisisi sistem pertahanan rudal Rusia tidak dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan militer negara itu.

Minggu ini, Pompeo berbicara dengan Mevlüt Çavuşoğlu dan “menekankan bahwa tujuan sanksi adalah untuk mencegah Rusia menerima pendapatan, akses, dan pengaruh yang substansial,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Cale Brown pada 18 Desember.

Sanksi yang dijatuhkan atas sistem S-400 “tidak dimaksudkan untuk merusak kemampuan militer atau kesiapan tempur Turki atau sekutu atau mitra AS lainnya,” kata Brown dalam sebuah pernyataan.

Pompeo juga “mendesak Turki untuk menyelesaikan masalah S-400 dengan cara yang konsisten dengan sejarah kerja sama sektor pertahanan selama puluhan tahun dan supaya berkomitmen kembali pada kewajiban NATO untuk membeli persenjataan yang dapat dioperasikan NATO.”

Pada hari Senin, Washington menjatuhkan sanksi kepada Turki karena membeli sistem pertahanan rudal utama Rusia.

Sanksi ini secara khusus menargetkan lembaga pengadaan militer Turki, melarang semua lisensi ekspor AS dan kredit pinjaman untuk lembaga tersebut dan mengatakan tidak akan mengizinkan direkturnya untuk bepergian atau memegang aset di Amerika Serikat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu mengecam langkah AS tersebut.

“Aliansi macam apa ini?” tanya Erdoğan dalam pidato yang disiarkan televisi di Ankara. “Keputusan ini merupakan serangan terbuka terhadap kedaulatan kami.”

Sanksi Amerika Serikat (AS) yang diumumkan awal minggu ini adalah “serangan terang-terangan” terhadap kedaulatan Turki, kata Erdogan.

Turki adalah anggota NATO pertama yang menghadapi sanksi semacam itu, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada upacara peresmian sebuah jalan raya. Erdogan juga menyoroti standar ganda AS dalam memberikan sanksi semacam itu kepada Turki.

Sanksi tersebut bertujuan untuk membuat industri pertahanan Turki terus bergantung, meski begitu Turki bertekad untuk mengembangkan industrinya agar lebih maju, tambah Erdogan.

Turki tidak akan terhalang tetapi akan bekerja dua kali lebih keras untuk meningkatkan kinerja sektor pertahanan dan membuatnya benar-benar independen, tekan dia.

“Ancaman sanksi Uni Eropa menjadi agenda kami selama beberapa pekan terakhir dan kemarin sanksi AS, yang sempat menjadi agenda beberapa waktu, telah diumumkan. Cukup jelas, mengenai CAATSA, tak ada negara lain selain Turki yang terkena sanksi ini,” tutur dia.

“Untuk pertama kalinya, sanksi dijatuhkan pada negara kami, anggota NATO. Aliansi macam apa ini? Keputusan ini adalah serangan terang-terangan terhadap hak kedaulatan negara kami,” imbuh Erdogan.

Presiden Turki melanjutkan dengan mengatakan bahwa sanksi terkait pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia adalah “alasan belaka” dan tidak ada penjelasan logis mengenai pengecualian Turki dari program jet tempur F-35, karena Ankara telah melakukan sebagian besar pembayaran.

Turki akan mengurus urusannya sendiri tanpa terhalang oleh sanksi semacam itu, sebut Erdogan, sambil menambahkan bahwa Turki sekarang lebih bertekad untuk meningkatkan sektor pertahanannya.

Mengingat bahwa Turki berada di bawah embargo senjata setelah operasi perdamaiannya di pulau Siprus pada 1974, Presiden Turki mengatakan sanksi saat itu menjadi acuan industri pertahanan negara dan sanksi baru hanya akan meningkatkan ambisi Turki untuk membawa sektor pertahanannya ke tingkat puncak.

Lebih lanjut, pemimpin Turki itu mengatakan uji coba terakhir Hisar-A sistem pertahanan udara yang diproduksi di dalam negeri pertama Turki – telah diselesaikan dan sebuah target pesawat berhasil dijatuhkan oleh sistem tersebut pada 11 Desember kemarin.

Sementera itu, dalam wawancara dengan 24 TV, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan hubungan antara kedua negara dapat dinormalisasi jika AS memenuhi harapan Turki.

Dia bersikeras bahwa keputusan sanksi tersebut merupakan langkah yang salah, baik secara hukum maupun politik.

Kepala Direktorat Industri Pertahanan Turki (SSB) pada Kamis mengatakan Sanksi baru Amerika Serikat (AS) tidak akan mempengaruhi sebagian besar bidang militer Turki, termasuk Kementerian Pertahanan Nasional, Angkatan Bersenjata Turki, dan perusahaan produsen pertahanan.

Berbicara kepada dewan redaksi Anadolu Agency, Ismail Demir mengatakan sanksi tersebut hanya menargetkan instansi pemerintah Turki, tetapi tidak akan mempengaruhi kesepakatan yang sudah ditandatangani.

Sanksi itu tidak diberlakukan untuk semua badan di negara itu, tetapi hanya untuk satu institusi di Turki dan empat orang, tutur Demir.

“Kementerian Pertahanan Nasional, Angkatan Bersenjata Turki, dan pasukan keamanan kami tidak terkena sanksi,” tegas dia.

Menuturkan sanksi hanya menargetkan satu institusi, yaitu SSB, Demir mengatakan SSB bukanlah institusi yang memenuhi kebutuhan peralatan jet tempur F-16 AS.

Tahun lalu, Turki ditangguhkan dari program F-16 AS karena Turki membeli sistem pertahanan rudal dari Rusia.

Mengkritik sanksi tersebut, Demir mengatakan sanksi itu dijatuhkan oleh AS karena Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, menolak untuk “tunduk pada perintah mereka”.

Sanksi AS berdasarkan Undang-Undang Penentang Lawan Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) itu menargetkan Direktorat Industri Pertahanan (SSB) Turki, termasuk Ismail Demir, kepala SSB, dan tiga pejabat lainnya.

Menjelaskan bahwa Turki tidak didefinisikan sebagai “musuh” oleh AS, Demir mengatakan tujuan sanksi, seperti yang diumumkan oleh otoritas AS, bukanlah untuk merugikan sektor pertahanan Turki.

Dia juga menyoroti bahwa sanksi tersebut tidak akan menimbulkan hambatan bagi Turki, melainkan akan meningkatkan tekadnya untuk berkembang.

Demir menekankan tugas Turki untuk mengembangkan industri pertahanannya. Ia mengatakan berkat upaya ini, sekarang Turki memiliki lebih dari 1.600 perusahaan pertahanan lokal.

Demir juga menyoroti bahwa Turki tidak memiliki masalah dalam mengakses sumber daya keuangan. Ia menambahkan bahwa masalah itu belum terjadi sampai sekarang. Kontraktor utama ikut bermain di mana mekanisme kredit akan digunakan.”

Demir menekankan bahwa solusi akhir bagi Turki adalah memproduksi mesin domestiknya sendiri.

“Dalam proses ini, kami bertemu dengan otoritas, negara, dan perusahaan yang terbuka untuk kerjasama, produksi dan pengembangan bersama dengan kami,” tambah dia.

Sistem pertahanan rudal

Demir menekankan bahwa sistem pertahanan udara S-400 yang dibeli oleh Turki adalah yang terbaik di kelasnya. Ia menambahkan, adanya pembicaraan dengan China untuk waktu yang lama, tetapi itu ditunda karena beberapa alasan pada saat itu.

“Pada tahap selanjutnya, kami melanjutkan negosiasi dengan Amerika, Italia, dan Prancis. Tidak ada pembelian sistem Patriot [AS] di bawah kondisi yang kami inginkan,” ujar dia.

Turki menyebut penolakan AS untuk menjual rudal Patriot sebagai salah satu alasan mengapa mereka membeli S-400.

Setelah semua ini, negosiasi untuk S-400 dimulai, tambah dia.

Pada April 2017, ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tidak membuahkan hasil, Turki pun menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli rudal S-400.

Akuisisi Turki atas sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang canggih mendorong AS untuk menghapus Turki dari program F-35 pada Juli 2019.

AS mengklaim sistem tersebut dapat digunakan oleh Rusia secara diam-diam untuk mendapatkan informasi rahasia pada jet tersebut dan tidak sesuai dengan sistem NATO.

Turki pun membantah bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi tersebut, dan mengusulkan komite untuk memeriksa masalah tersebut.

Negara itu juga mengatakan pihaknya membeli sistem Rusia setelah AS selama bertahun-tahun menolak upayanya untuk membeli rudal Patriot AS.

Sumber: Hurriyet Daily News / Anadolu Agency