TURKINESIA.NET – ANKARA. Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok pemukiman Tepi Barat yang diduduki, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengabaikan hukum internasional, kata Juru Bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) yang berkuasa, Ömer Çelik, Minggu [07/04].
“Rencana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berupaya untuk menghancurkannya sepenuhnya,” kata Çelik dalam sebuah posting Twitter.
“Sudah saatnya komunitas internasional mengatakan berhenti atas kegilaan Netanyahu,” kata Çelik, seraya menambahkan bahwa sikap PM Israel merupakan serangan terbuka terhadap definisi nilai-nilai yang membentuk komunitas internasional.
Çelik mencatat bahwa tindakan Netanyahu didorong oleh langkah Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan keputusan untuk mengakui pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
[adinserter block="1"]
Dia melanjutkan bahwa perdana menteri Israel secara terang-terangan mempertaruhkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan memprovokasi warga Palestina.
Çelik juga mendesak semua kekuatan dunia untuk mengecam ungkapan kebencian yang digunakan oleh Netanyahu.
“Tidak ada nilai tunggal atau ketentuan hukum yang tidak dia serang,” kata Çelik dan menambahkan: “Mereka yang mendukung pendudukan terhadap orang lain perlu dengan hati-hati memikirkan dampaknya karena hal itu merupakan ancaman paling mendasar bagi hukum dan keamanan internasional.”
Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu bahwa ia berencana untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat jika ia terpilih kembali. Tindakan tersebut mengurangi harapan untuk kesepakatan Israel-Palestina tentang syarat-syarat negara Palestina di tanah yang direbut Israel pada tahun 1967.
[adinserter block="1"]
Dia membual tentang “meyakinkan” Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967.
Israel menempati kira-kira dua pertiga dari Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai hasil de facto dari konflik. Mereka pindah untuk secara resmi mencaplok wilayah itu pada tahun 1981 – suatu tindakan yang ditolak oleh Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat. [Daily Sabah]
